Sebelum menganalisis demokrasi di Indonesia kita harus mengetahui makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasaan. Jadi bias diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakayat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Demokrasi berjalan secara lancar jika lingkungan tumbuh dan berkembangnya didukung oleh budaya politik yang mendukungnya, seperti toleransi, kebebasan, persamaan, perlindungan hak-hak individu, dsb. Itu semua merupakan budaya dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh sistem demokrasi. Salah satu budaya penting nusantara yang dianggap sangat mendukung terhadap demokrasi adalah budaya musyawarah dan gotong-royong, yang secara prinsipil hampir terdapat dalam budaya-budaya lokal di Indonesia.
Dengan hanya dua nilai penting itu saja, sangat sulit untuk benar-benar menegakkan sistem demokrasi. Nilai-nilai penting lainnya tentunya sangat diperlukan, terutama kebebasan dan persamaan yang sangat sulit ditemukan dalam budaya Indonesia yang lebih banyak suku, ras dan agama. Akan tetapi, paling tidak dalam hal ini, tidak ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki nilai atau budaya demokrasi sama sekali.
Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dengan system pemerintahan presidensiil. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat).
Namun, dalam pelaksanaannya demokrasi pancasila belum dilaksanakan secara optimal. Dalam pasal 28 UUD 1945 tentang “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Hal ini dalam pelaksanaannya, masih banyak ketakutan yang ada dalam masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa rakyat adalah sosok yang lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam pemerintahan.
Ketimpangan sosial ini yang menyebabkan masih banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya, apabila pelaksanaan demokrasi Pancasila yang menekankan mufakat dan kekeluargaan dalam prinsip sistemnya, pemerintah tidak akan selalu mendapatkan keluhan dan kitik dari rakyatnya karena seharusnya masyarakat sudah dalam keadaan mufakat.
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemenlah yang lebih diutamakan. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi langsung antara rakyat dengan Dewan yang menjadi wakilnya. Sorotan dan kabar dari media yang menjadi dasar pengambilan kebijakan mereka.
Selain itu, terjadi penyimpangan lagi dalam demokrasi Pancasila dengan adanya RUU Pilkada itu sendiri akan mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tidak lagi lewat pemilihan langsung melainkan melalui mekanisme voting di DPRD Kota/DPRD Provinsi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Apalagi keputusan diambil melalui proses voting, bukan musyawarah mufakat sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Mekanisme pengambilan keputusan anggota DPR seperti itu justru lebih mengarah kepada sistem liberal barat, bukan Pancasila. Dan juga merebut hak-hak rakyat untuk ikut serta dalam memilih dan menentukan kepala daerah di setiap daerahnya masing-masing. Dan mungkin dengan adanya RUU tersebut akan terjadi penyalahgunaan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah tersebut. Bisa saja DPRD di sogok oleh calon kepala daerah agar calon tersebut menjadi kepala daerah.
Sumber:
Kaelan.2012.Pendidikan Kewarganegaraan.Paradikma.Yogyakarta
http://sweeperjamnas.wordpress.com/2012/12/28/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia/
http://rohmatullahh.blogspot.com/2014/03/pengertian-demokrasi-pancasila.html
http://ices-indonesia.org/2013/05/07/demokrasi-toleransi-dan-harmoni-sebuah-perespektif-budaya/
Sumber:
Kaelan.2012.Pendidikan Kewarganegaraan.Paradikma.Yogyakarta
http://sweeperjamnas.wordpress.com/2012/12/28/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia/
http://rohmatullahh.blogspot.com/2014/03/pengertian-demokrasi-pancasila.html
http://ices-indonesia.org/2013/05/07/demokrasi-toleransi-dan-harmoni-sebuah-perespektif-budaya/
Do you like this article? Share It!
Post a Comment